Pesan yang disampaikan saat pidato pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden RI di sidang MPR pada tanggal 20 Oktober 2014, sebagai pernyataan tekad-bulat bangsa Indonesia untuk kembali mencapai kejayaan maritim, dengan menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, menjadi negara kepulauan dengan segala aktivitasnya yang mencirikan kemaritiman.
Pembangunan kemaritiman memberikan mandat bahwa laut menjadi penghubung pulau-pulau, sehingga transportasi laut merupakan perekat serta unsur terpenting untuk membangun Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Oleh karena itu, kebutuhan akan data dan informasi alur pelayaran menjadi sangat penting guna menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan laut perairan Indonesia sebagai bagian dari pembangunan menuju Poros Maritim Dunia.
Pembangunan ekonomi kelautan yang menjadi tulang punggung Poros Maritim juga harus didukung dengan sistem pertahanan dan keamanan laut yang kuat dan tangguh melalui pemetaan informasi mandala laut menjadi kekuatan strategis baik dari aspek geoekonomi maupun aspek geopolitik.
Pushidrosal sebagai Kotama Utama Pembinaan TNI Angkatan Laut, bertugas menyelenggarakan pembinaan fungsi dan pelaksanaan kegiatan hidro-oseanografi yang meliputi survei, penelitian, pemetaan laut, publikasi, penerapan lingkungan laut dan keselamatan navigasi pelayaran baik untuk kepentingan TNI maupun kepentingan umum.
Indonesia sebagai anggota International Hydrography Organization (IHO), harus mematuhi maklumat International Hydrographic Organization (IHO) “The Need For National Hydrographic Services-IHO Publication M-2”, tentang kewajiban negara anggota untuk memberikan data dan informasi bentuk dan kondisi dasar lautnya termasuk karakteristik dan kemungkinan bahaya yang akan dihadapi.
Peran ini telah diamanahkan kepada Pushidrosal melalui Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Peraturan Presiden RI No.10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.
Namun demikian, hingga saat ini Indonesia masih terkendala dengan keterbatasan data dan informasi hidrografi mengingat belum semua wilayah perairan Indonesia terpetakan dengan baik. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat luasnya wilayah perairan Indonesia serta kebutuhan anggaran survei dan pemetaan laut yang belum menjadi prioritas utama. Oleh karena itu perlu strategi dalam usaha mengatasi keterbatasan tersebut.
Untuk itu dalam rangka memperingati Hari Hidrografi Dunia tahun 2017, Pushidrosal menggelar Seminar nasional bertema “Mapping Our Seas, Oceans and Waterwasy – More Important Than Ever” dengan menghadirkan pembicara Vice. Adm. (ret.) Shin Tani (Gebco) yang akan memaparkan tentang “Peran GEBCO untuk Memberikan Solusi Data Kelautan”, Prof. Dr. Hasanudin Zainal Abidin dari Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan mengambil topik paparan “Informasi Geospasial Menuju One Map Policy Untuk Mendukung Visi Misi Nawacita” serta Capt. Jamie. Mc. Michael-Phillips dari The United Kingdom Hydrographic Office (UKHO).
Seminar mengambil topik yang mengupas permasalahan data dan informasi hidrografi yang ada di Indonesia, meliputi: strategi mengatasi keterbatasan data dan informasi hidrografi, dengan mengambil pengalaman yang telah dilakukan GEBCO; kebutuhan data hidrografi dan strategi dalam kebijakan One Map Policy dalam Mendukung Visi Misi Nawacita serta skema dan mekanisme kerjasama yang dapat dilakukan dalam mencukupi kebutuhan data dan informasi hidrografi melalui studi kasus kerjasama yang telah dibangun Pushidrosal - UKHO.
Seminar nasional ini bertujuan untuk memperoleh masukan para pakar dari berbagai pemangku kepentingan sebagai bahan dalam merumuskan kebijakan terkait dengan peran Pushidrosal dalam mendukung kebijakan pemerintah, menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim.*
*luweswatersensor
